Oleh Frans Kato;
Gaya dan semangat pengabdian kepada publik ,seperti yang ditunjuk oleh beberapa Humas Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ), yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif ,mereka ini menarik menjadi topik tulisan saya di kolom media ini , febrihansa secara teratur dan produktif merelease informasi tentang kegiatan KPK .
Dia menyiapkan ruang publik ,seperti press room bagi wartawan yang meliput di KPK . Wajahnya lebih sering muncul di layar kaca ( televisi ) atau di media cetak ,namanya sering disebut di media elektronik ,sehingga popularitasnya setara dengan KPK itu sendiri .
Tiada kegiatan KPK yang luput dari pemberitaan media massa . Hal ini membangun kondisi yang demokratis, transparansi dan kredibel .Demokrasi dalam arti rakyat dapat berpartisipasi langsung untuk membantu KPK dalam pemberantas . Tranparansi dalam arti bahwa rakyat merasakan langsung keterbukaan KPK dalam kegiatan pemberantas korupsi .
Kegiatan yang demokratis dan tranparansi itulah membentuk KPK sangat kredibel di mata rakyat .Artinya lagi yang selama ini membayar pajak dan retributsi masih percaya bahwa beban pajak dan retributsi tersebut mendapat “perlindungan KPK ,yang siap memberantas pejabat yang korup ketika merampok uang rakyat
Prototype dan gaya febrihansa atau Johan Budi ini, tidak saya temukan pada humas atau juru bicara gubernur, bupati dan walikota yang mirip febrihansa dan johan Budi .Tak pernah saya temukan atau merasakan pejabat humas memiliki agenda tetatur merilis berita kepada wartawan .Bahkan ,tiada ruang untuk publik (press room ) pada bilik kamar kabag humas. Bukan itu saja , pejabat humas sulit ditemui oleh wartawan . Pejabat humas tersebut bergaya ambtenar ( pegawai penjajahan Belanda yang tak peduli rakyat) .
Padahal berdasarkan UUD 45 dan UU informasi publik ,rakyat memiliki hak untuk mengetahui segala kegiatan pemerintah ,gerak pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan .
Tata kelola pemerintahan yang menganut asas demokratis ,transparansi dan kredibel,sangat ditentukan oleh kinerja humas sebagai juru bicara gubernur , bupati dan walikota .Sejak gerakan reformasi digulirkan di Indonesia dengan bersumbu pada good governance (pemerintahan yang baik),maka fungsi dan peran humas sangat menentukan . Terkait hal itulah , pejabat humas itu sendiri manakala menjauh dari tanggung jawabnya membangun opini publik ,mendorong partisipasi rakyat untuk membangun , dan membuka ruang bagi rakyat untuk mengetaui kegiatan pemerintah , kegiatan penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ,maka jelas memberi lapangan permainan isu ,berita burung dan gossip yang merugikan pemerintah.
Beredarnya isu negatif dan berita isapan jempol atau berita burung tentang kinerja gubernur , bupati dan walikota diakibatkan oleh tidak akrabnya humas dengan kepentingan rakyat untuk mengetahui .
Sangat disayangkan ,bila sikap dan perilaku humas yang cuma rajin mengikuti agenda kegiatan gubernur ,bupati atau walikota ,meninggalkan tanggung jawab nya untuk berhubungan dalam kegiatan informasi dan komunikasi pembangunan . Terkait persoal itulah ,saya sangat rindukan gaya dan prototype febrihansa ,menjadi sosok pejabat humas di seantero pemerintah di NTT.
Sementara itu, penilaian negatif terhadap pejabat humas tidak semuanya benar,karena anggaran untuk kegiatan pecitraan pemerintah (good governance ) dalam menjawab kebutuhan rakyat untuk mengetahui ,memang dikibiri dan dikerdilkan . Bayangkan saja, ada pemerintah yang memiliki anggaran ruma tangga kepala daerah ,jauh lebih besar dari pada anggaran humas. Tiada anggaran menjamu wartawan yang mengikuti konfrensi pers ,tiada anggaran humas untuk membawa wartawan melihat langsung titik pangkal permasalahan pembangun di daerah ,seperti infrastruktur yang bobrok dan pembinaan kemasyarakatan yang dangkal .
Hal itu yang merupakan indikator bahwa pemerintah tidak bersungguh – sungguh untuk membangun good governance atau pemerintah yang baik . Celakalah rakyat tidak mengetahui pemanfaat uang mereka secara kredibel .Celakalah rakyat tidak mengetahui bahwa daerahnya senantiasa membangun ,tapi tidak dirasakan dan diketahui bahwa daerahnya senantiasa membangun ,tapi tidak dirasakan dan diketahui oleh rakyat .
Hal inilah yang kita harapkan kedepan semua kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat dan hal itu tidak terlepas peran humas dan wartawan. (MitraMedia)