Mamuju, mitramediasiber- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulawesi Barat APBD Tahun 2018 yang diserahkan Sekprov Sulbar Muhammad Idris ke DPRD Sulbar, menguak besaran sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar 129 Miliar 340 juta rupiah.
Hal ini kemudian dinilai oleh pihak legislatif betapa tidak maksimalnya kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Itu ditambah lagi sorotan dari wakil rakyat ini terkait serapan anggaran untuk APBD 2019 juga dinilai sangat rendah.
“Ini bukti bahwa kinerja eksekutif tidak maksimal. Kami sampaikan kepada gubernur untuk lebih mengatensi para pimpinan OPD nya. Kita akan tetap berupaya untuk memaksimalkan pembahasan-pembahasan dengan mitra kerja masing-masing komisi,” pungkas Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Harun.
Sementara itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengakui,
Silpa yang agak besar tersebut dipicu karena Silpa tahun 2017 sebesar 41 M tidak terpakai di anggaran prubahan.
Ia pun membeberkan, faktor ini juga dipengaruhi sejumlah proyek yang putus kontrak dan gagal tender, efek efesiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Sulbar di tahun anggaran tersebut.
“Silpa ini tersimpan di kas daerah sebesar 128 milyar, kas bendahara pengeluaran 38 juta kas bendahara penerimaan sebesar 820 juta rupiah. Ini memang cukup tinggi dan akan kita jadikan pembelajaran jangan sampai terulang lagi, apalagi kita mau menjemput anggaran 2020 nanti,” terang Idris.
(Mursyid/*)