Makassar-mitramediasiber.com- Anggota DPRD Fraksi PDI-P Kota Makassar dari Komisi A, dr. Udin Shaputra melakukan reses, yang digelar di Lapangan Baruga BTN Kodam VII, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, untuk mendengan keluhan masyarakat, Selasa (3/12/2024).
Dalam kesempatan itu, dr. Udin Shaputra Malik, menerima berbagai aspirasi masyarakat yang menjadi keluhan utama dengan penuh perhatian dan memberikan tanggapan yang sesuai dengan kondisi faktual dan berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang jujur pada masyarakat.
“Saya sampaikan ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, agar masyarakat tidak kecewa nantinya, dan tidak akan ada namanya PHP di sini,” kata dr. Udin.
Keluhan utama yang disampaikan masyarakat mencakup perbaikan jalan dan layanan BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, dr. Udin menjelaskan bahwa langkah penanganan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
“Tidak apa-apa kita memberikan masukan tentang apa yang dibutuhkan, kemudian nanti kita akan susun berdasarkan skala prioritas, contohnya jalanan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini mengalami penurunan anggaran akibat perubahan regulasi penerimaan pajak. Hal ini, menurutnya, berdampak pada proses perbaikan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap.
“Lima usulan terkait jalan, banyak yang terkait jalan. Namun, anggaran tahun depan ini menurun karena perubahan regulasi penerimaan pajak. Pendapatan akan menurun, dan beberapa beban hidup akan naik. Ini harus saya sampaikan supaya kita bisa mengantisipasi sejak awal,” paparnya.
Selain itu, dr. Udin juga menjelaskan perubahan dalam layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, ada kemungkinan perubahan tarif iuran yang akan diberlakukan, meskipun keputusan tersebut belum final.
“Untuk BPJS, misalnya, kalau tadinya kelas 3 bayar Rp35.000, ada kemungkinan besar naik menjadi Rp50.000. Namun, bagi peserta kelas 1 yang tadinya membayar Rp70.000, akan turun menjadi Rp50.000. Tetapi nanti saat dirawat, kita tidak bisa memilih kelas,” ujarnya.
Menutup reses, dr. Udin memastikan bahwa keluhan masyarakat akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menentukan langkah penyelesaiannya, misalnya di musrembang nanti, tutup dr Udin.(Ik/mm/wan).